Jelang Pilkada, Kapolres Bersama IWO Sepakat Peranggi Berita HOAX


MERANGIN- Menjelang memasuki Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018, tinggal menghitung bulan.

Kapolres Merangin AKBP Aman Guntoro, Senin (6/11) mengajak para rekan-rekan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) merangin sama-sama
memeranggi berita HOAX.

Menurut Kapolres, dengan adanya keberadaan IWO kabupaten Merangin bisa membantu kenerja polisi memeranggi berita Hoak yang isinya mempropokasi. dimana berita tersebut bisa memancing masyarakat berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain silahturahmi dengan IWO, Kapolres mengatakan permasalahan berita HOAX ini sangat merugikan, begitupun dampaknya.

“Melalui pertemuan ini, kami mengajak kawan kawan IWO untuk memeranggi berita HOAX, khususnya berita yang mengandung propokasi, sara dan fitnah,” ungkpa Kapolres AKBP Aman Guntoro.

Kapolres juga meminta kepada para wartawan, dalam penulisan berita perlunya koordinasi antara media dan nara sumber, sehingga berita yang dimuat benar benar akurat.

“Jika berita bersangkutan dengan Polri,  kawan kawan bisa menghubungi polres, setidaknya polsek agar setetmennya akurat,” harapa kapolres.

Dikesempatan yang sama Dewan Kehormatan IWO Merangin Nanang salah satu wartawan Senior juga angkat bicara, persoalan di Merangin. Dirinya berharap semua media yang ada harud memerangi berita HOAX.

“Profesi kita ini sebenarnya sangat rentan dan sensitif, mari kita bersama sama memerangi berita HOAX ini. Dalam hal ini khususnya saya sangat mengapresiasi pertemuan ini, agar kedepan tidak ada lagi berita HOAX,” Kata Nanang Dewan Kehormatan IWO kabupaten Merangin.

Sedangkan Ketua IWO Merangin Kholil King, mengatakan kenyamanan masyarakat merangin siap bekerja sama dalam membantu kepolisian.

“Kalau untuk masyarakat Merangin, kita siap bekerja sama dengan kepolisian dalam kenyamanan masyarakat, “tutur Ketua IWO Merangin.
Tindak mudah menjadi wartawan dan tdk mudah menyebut media publik

UU no 40 tahun 1999, adalah Rambu aturan ketentuan menjadi media dan wartawan, selain itu ada kode etik jurnalistik serta aturan lain yg mengikat dalam menyebarkan informadi kepada publik.

Sudah bebèrapa tahun ini Dewan pers yg diberikan wewenang oleh undang-undang no 40 untuk mendatakan, memverifikasi serta melakukan sertifikasi terhadap seseorang yg dikatakan wartawan, terdaftar dan terverifikasi dapat dilihat dari situs dewan pers yg mudah kita akses saat ini.

Jadi jangan membuat web, mencetak sendiri kartu pers, kemudian membeli hosting sudah bisa menulis karya tulisan (walau bukan karya jurnalistik) dapat dikatakan Insan pers? Menjadi wartawan tidak mudah, menjadi media publik harus bertanggungjawab sesuai dengan UU dan aturan lain, mereka terikat dengan kode etik dan karyanya harus dikatakan karya jurnalistik.

Syarat diatas harus dipatuhi, bila syarat diatas sesuai UU dan ketentuan yg berlaku tdk dipenuhi maka dianngap mereka hnyalah nitizen jurnalism dan karyanya tulisannya bukan karya jurnalistik. Sehinnga yang bersangkutan apabila bermasalah bukan dikenakan UU no 40 1999, tetapi UU ITE sebab dia bukan jurnalis publik yg diakui Undang-Undang.

Demikian hal-hal mutlak yang menjadi pegangan satuan kerja demi tegaknya publikasi satuan yang bertanggung jawab dan demi tegaknya UU no 40 1999

Team Redaksi
Edt: YD

Updated: 6 November 2017 — 19:42
© 2016-2018, seputarmerangin.com Klick SM-TT DEPT
error: Jangan Suka Coppy Paste Berita Orang Broo...
%d blogger menyukai ini: