ZOLA: TP4D Untuk Menekan Terjadinya Kasus Hukum di Jambi

Utama

IMG_0356

JAMBI- Gubernur Jambi Zumi Zola, menyatakan bahwa keberadaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah untuk menekan atau mengurangi terjadinya kasus hukum di Provinsi Jambi, khususnya oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal tersebut disampaikan oleh Zumi Zola dalam sesi konferensi pers usai Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (21/3/2016).

Zola mengatakan, kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jambi tersebut sangat strategis, dengan tujuan agar pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi bisa dilaksanakan secara maksimal, agar penyerapan anggaran juga maksimal.

“Ada kendala, ada ketakutan atau kekuatiran dari SKPD ketika akan melaksanakan kegiatan, program, atau proyek, takut melanggar hukum, tetapi yang dirugikan justru masyarakat, dan pelayanan tidak maksimal,” ungkap Zola.

Zola mengemukakan, untuk mengatasi permasalahan itu, maka dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, supaya pihak Kejaksaan Tinggi Jambi memberikan pemahaman dan pendampingan kepada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

“Degan ditandatangani kerjasama ini, seharusnya tidak ada lagi masalah hukum, dari pihak Kejaksaan Tinggi Jambi sudah membuka akses untuk memberikan pendampingan.

Saya berharap para SKPD menanyakan langsung kepada Kejaksaan Tinggi hal yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan anggaran, tidak hanya di forum, namun juga di luar forum ini,” ujar Zola.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Kajati, mudah-mudahan kerjasama ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di Provinsi Jambi,” tutur Zola.

Dalam sambutannya, Zola mengemukakan, penandatanganan perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi merupakan bentuk sinergitas dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Zola mengatakan, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak saja berperan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang Hukum Pidana, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berperan juga di bidang hukum yang lain, yaitu Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan bantuan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum.

 

(Apo)

Author

Related Articles

Back to Top