Waspadai Kerawanan Sosial Pada Isu Kampanye

karikatur-caleg

PEMILIHAN Bupati (Pilbup) Merangin tahun 2018 dipastikan bakal berlangsung sengit dan sarat persaingan, Merangin adalah salah satu potensi masa depan Jambi. Merangin adalah etalasenya Jambi dan setiap Pilbup Merangin selalu menjadi Barometer kedewasaannya politik di Provinsi Jambi.

Menguasai Merangin, adalah impian bagi aktor politik yang ingin bertarung. Oleh karena itu, diprediksi pada tahun 2018, saat dan pasca Pilbup akan meningkat kerawanan sosial.

Kerawanan sosial menurut definisinya ialah keresahan sosial yang berkepanjangan yang  diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapatan suatu masyarakat / kelompok golongan tertentu. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis masyarakat Merangin sebagai Barometer pusat pertarungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Sebagai salah satu Kabupaten tertua di Jambi, hendaknya pelakon politik memberikan education bagi Kabupaten lain. Jika Merangin mengalami gangguan keamanan, ini akan memberi dampak negatif ke seluruh lini kehidupan. Tidak hanya di Merangin, tetapi juga di seluruh Jambi. Setidaknya ada enam isu kampanye yang berpotensi dijadikan isu sentral dalam pemilihan Pilbup 2018. Diantaranya adalah:

 

Pertama, Infrastruktur

jalan-desa-nalo-gedang

Langkah Pemkab Merangin yang terus berupaya membawa berbagai dana luar ke Merangin untuk pembangunan telah membawa kemajuan yang luar biasa. Akan tetapi, kita patut prihatin dan bersedih hati ketika kemajuan itu tidak melahirkan pemerataan dan keadilan. Justru telah melahirkan kesenjangan infrastruktur.

Program pembangunan didesa-desa masih dinantikan realisasinya. Sebab, itu berkaitan erat dengan rasa keadilan masyarakat yang belum terwujud dengan pembangunan yang belum merata. Ini tentu menimbulkan pergolakan dan kerawanan sosial  berbagai daerah bagi daerahnya yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur.

 

Kedua, Ekonomi

0909ekonomi

Mayoritas penduduk Merangin bergantung kepada hasil pertanian dan perkebunan. Pertanian kita mulai diragukan produksinya. Sawah sudah banyak digusur untuk aktifitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Ditambah lagi dengan harga komoditi sawit dan karet yang semakin hari semakin merosot.

Jika isu tersebut menyeret dan memprovokasi masyarakat  yang mayoritas ekonominya bergantung pada pertanian dan perkebunan, konflik sosial bisa meledak. Masyarakat rindu akan janji pemimpin yang bisa menaikkan harga komoditi tersebut.

Disisi lain, jika dikalkulasikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Merangin yang mengarah pada program ekonomi berbasis kerakyatan sangat minim. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin masih berkecimpung pada besaran belanja rutin untuk gaji pegawai.  Begitu juga dengan besaran nilai proyek untuk pembangunan infrastruktur yang kualitas pekerjaan masih terbilang minim.

Entah karena hanya menjadi objek mencari keuntungan, pada kenyataannya kualitas proyek seperti lipstik. Pagi dipasang sore sudah hilang. Sementara, alokasi anggaran untuk ekonomi kerakyatan seperti bibit ternak, bibit tanaman pertanian dan perkebunan serta pembinaan petani yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seolah tidak mendapatkan perhatian khusus. Padahal, program itu sangat dinantikan masyarakat. Terlebih lagi pada kondisi harga komoditas perkebunan yang tidak menentu.

 

Ketiga, Pendidikan

smpaaaa

Seperti kita ketahui, pendidikan di Merangin masih memprihatinkan. Dinas Pendidikan mencatat ada kekurangan 300 Ruang Kelas Baru (RKB). Belum lagi lemahnya sistem pemerataan guru. Terakhir, buruknya kinerja tim teknis dalam pelaksaan program Kartu Merangin Pintar (KMP).

Padahal, program ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat berekonomi lemah. Kelalaian tim teknis menyebabkan timbulnya kerugian negara Rp 496 juta (Audit BPK 2014). Kabarnya, pada tahun 2015, BPK kembali menemukan adanya kerugian negara pada program ini. Akibatnya, program KMP terpaksa dihapuskan pada tahun 2016. Butuh pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat berekonomi lemah. Ingat, kebutuhan, bukan keinginan.

 

Keempat, Kesehatan

puskesmas

Sejak dulu, masyarakat Kabupaten Merangin menilai, kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Merangin jauh dari kata memuaskan. Atau mungkin kata puas. Bukan tanpa alasan, Dinas Kesehatan mencatat, Kabupaten Merangin minim tenaga medis. Mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis. Tidak hanya soal kualitas pelayanan, keramahan tenaga medis juga sering dikeluhkan. Kata orang, sedikit senyuman dan keramahan menjadi modal utama tenaga medis untuk memberikan kenyamanan.

Selain dari segi tenaga medis, pelayanan kesehatan juga terbatasi oleh minimnya peralatan medis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Daerah (RSD). Dampaknya, banyak pasien yang mau atau tidak mau, malu atau tidak malu harus dirujuk ke Kabupaten tetangga.

 

Kelima, SARA (Suku, Agama dan Ras Antar Golongan)

20140604141159951

Sebaiknya isu ini tidak digunakan. Di Merangin isu primodial sangat kentara. Pasalnya, antara penduduk pribumi dan pendatang itu hampir berimbang jumlahnya, bahkan lebih banyak pendatang. Penduduk pribumi dibagi menurut dapil dan penduduk pendatang (perantau) itu dibagi berdasarkan etnis seperti jawa, minang, batak, selatan dan sebagainya.

Mereka mempunyai karakter politik tersendiri dan ini tentu rentan menimbulkan kesenjangan sosial. Masalah ini  diduga akan dijadikan isu hangat pada Pibup nanti. Walaupun belum tentu efektif karena pemilih kita semakin rasional, tetapi masing-masing aktor politik akan melakukannya. Jika hal itu dilakukan dan pasti dilakukan, maka kerawanan sosial pasti meningkat luar biasa.

 

Keenam, Blackcampaign (kampanye hitam)

ilustrasi-kampanye-hitami-140619-andri

Secara umum yang disebut dengan kampanye hitam adalah menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh pendukung salah satu calon terhadap lawan mereka. Ini berbeda dengan menyampaikan kritik terhadap visi dan misi atau program calon tertentu yang tidak tergolong black campaign.

Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada Pilbup Merangin. Sebab ini dianggap sebagai cara ampuh bak senjata politik. Tentu ini juga akan membuat kesenjangan sosial yang luar biasa di Merangin. Setiap pesaing tentu akan bersinggungan dan hal ini lah yang kita khawatirkan. Akan tetapi  ketujuh isu tersebut tentu harus diantisipasi.
Pertama, bekerjasama dengan ulama, tokoh masyarakat, Kepolisian, TNI, para pimpinan partai politik dan media untuk kampanye bersama  mewujudkan Merangin yang aman, damai dan tenang dalam pemilihan 2018 nanti.

Kedua, KPUD Merangin sebagai penyelenggara Pilbup melaksanakan pemilihan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) dan tidak memihak salah satu calon.

Ketiga, Panwaslu melakukan pengawasan terhadap KPUD supaya proses pelaksanaan Pilbup berdasarkan UU dan berlangsung luber serta jurdil.

Keempat, masyarakat sipil (civil society) harus mencegah dan melawan politik uang.

Kelima, birokrasi, polisi dan TNI harus netral, tidak mendukung siapapun dalam arti tidak terlibat dalam kampanye mendukung secara langsung ataupun tidak langsung terhadap salah satu calon dalam Pilbup. Kalau hal-hal tersebut dilaksanakan, maka kita optimis Pilbup akan berlangsung aman, tenang, dinamis dan demokratis.

 

Salam ngopi…

Seputarmerangin: Defrizal

 

Updated: 5 Februari 2016 — 12:45