Wabup Teken MoU Zona Integritas Bebas Korupsi

Pemerintahan

Wabup Merangin H A Khafid Moein meneken MoU zona bebas korupsi

BANGKO-Bupati Merangin H Al Haris melalui Wakil Bupati H A Khafid Moein, dihadapan Menteri Menteri Pendargunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Prof Dr H Yuddy Chrisnandi ME, pada Jumat (15/4) meneken Momerandum of Understanding (MoU).

 

Penekenan MoU zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu, juga disaksikan Gubernur Jambi H Zumi Zola dan para Deputi di Aula Utama Kantor Gubernur Jambi.

 

Selain itu penekenan MoU juga disaksikan Ketua Ombusmen RI dan Provinsi Jambi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para bupati dan walikota se-Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan pejabat lainnya.

 

‘’Penekenan MoU  ini merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Merangin,’’ ujar Wabup, dibenarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

 

Dikatakan Menpan, saat ini ditingkat pusat belanja pegawainya mencapai 33,8 persen. Untuk didaerah termasuk Merangin sudah mencapai lebih dari 50 persen. Kondisi inilah yang akan diperbaiki Menpan, dengan memaksimalkan anggaran.

 

‘’Nanti pegawai-pegawai Pemerintah yang tidak proguksitif, kita pengsiunkan saja. Jadi jangan salah artikan, sebab ada isu pegawai yang tamatan SLTA yang akan diberhentikan. Bisa sarjana atau doktor sekalipun, jika tidak produktif akan dipensiunkan,’’ tegas Menpan.

 

Gubernur Jambi H Zumi Zola mengatakan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi.

 

‘’Tentunya wilayah birokrasinya juga bersih dan melayani, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,’’ujar Gubernur Jambi.

 

Oleh karena itu lanjut gubernur, keberhasilan dalam mewujudkan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing aparatur, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana aparatur itu melakukan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sedangkan reformasi birokrasi sambung gubernur, merupakan salah satu langkah awal  untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efesien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

 

Tentunya dalam perjalanannya lanjut gubernur, banyak kendala yang akan dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek kopupsi, kolusi dan nepotisme serta lemahnya pengawasan. ‘’Kendala inilah yang akan kita benahi,’’ tegas Gubernur.

 

(teguh/humas

Author

Related Articles

Back to Top