Tinjau Fisik di Merangin, BPK Gunakan Mobil Dinas

Utama

bpk jambi

MERANGIN – Saat meninjau pekerjaan proyek fisik di Kabupaten Merangin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi diduga menggunakan fasilitas negara.

Menurut Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Merangin, Yuzerman, BPK telah melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-undang (BPK RI) Nomor 2 tahun 2011, atas perubahan UU 2007.

“Ini harus dipertanyakan. Apakah Dinas PU yang menawarkan atau BPK yang meminjam. Harus diketahui, BPK itu lembaga indenpenden yang harus mentaati kode etik. Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas,” ujar Yuzerman.

“Berdasarkan UU Tahun 2011 BPK-RI pada pasal 5 mengatakan bahwa, setiap anggota BPK wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan dan menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan. Selanjutnya BPK menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain dan menghindari perbuatan diluar tugas dan kewenagannya,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Merangin M. Arief membantah jika dirinya memfasilitasi mobil dinas untuk anggota BPK.

“Kita tidak pernah memfasilitasi BPK itu. Kami hanya mendampingi saja. Apalagi kultur Merangin hanya kita yang tau,” kilahnya.

“Sedikit pun tidak ada niat kami merusak aturan BPK. Apalagi sampai menjerumuskan mereka untuk melanggar kode etik. Kami hanya mendampingi mereka ke lokasi pekerjaan,” tegasnya.

 

Seputarmerangin: Zakhrowi

Author

Related Articles

Back to Top