Tiga Hari DL, Pelayanan KK Tersendat

Tiga Hari DL, Pelayanan KK Tersendat

Utama

BANGKO– Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Merangin, kembali dikeluhkan. Pasalnya, selain harus menunggu 14 hari kerja pembuatan KK tersebut tidak pernah tepat waktu. Mirisnya kondisi lantaran Kadisdukcapil Dinas Luar (DL).

Alhasil, sejumlah masyarakat yang membutuhkan KK dengan cepat harus kembali bersabar. Malahan harus menunggu Kepala Dinas Dukcapil Hamidi lantaran penandatanganan berkas yang langsung dilakukan. Dikarenakan pejabat Eselon II tersebut dinas luar kota, akibatnya terjadi penundaan dalam pengurusan KK untuk warga Merangin.

“Sudah 14 hari, tapi belum selesai juga buat KK disini,” kata salah satu warga ketika akan mengambil KK di Dukcapil Merangin beberapa waktu lalu.

Sementara itu, persoalan ketersediaan blanko KK dan KTP sudah diklaim tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Merangin. Malahan pihak Dukcapil juga menyebutkan akan selalu menyediakan blanko jika dibutuhkan.

Meski dengan ketersediaan fasilitas yang cukup, namun tidak barengi dengan pelayanan personil yang baik. Tentunya, tetap membuat pelayanan KK dan KTP tersendat. Malahan muncul dugaan jika ingin mengurus KK dan KTP dengan cepat, harus melalui ‘orang dalam’. Selain itu juga dilakukan dengan ‘pelicin’.

Dikonformasi awak media, Kepala Dukcapil Merangin Hamidi, meski berada diruangan kerja tapi enggan ditemui. Bahkan, petugas ADC Kadis malah menyebutkan jika Kadis tidak bisa ditemui. Sementara ketika dihubungi via ponsel, Kadisdukcapil belum bisa memberikan keterangan. Ketika dihubungi dua nomor ponsel bernadakan tidak aktif.

“Kadis lagi tidak bisa diganggu, sibuk tanda tangan KK. Sebab sudah tiga hari dinas luar jadi berkas numpuk semua,” ujar salahsatu ADC Kadis Dukcapil.

Sementara itu, simpang siur kabar miring di Dukcapil ini disikapi serius element masyarakat. Direktur Eksekutif Papinhas Merangin, Masduki sangat menyayangkan sikap pejabat yang terkesan tertutup terhadap publik. Bahkan ia menyebutkan pejabat merupakan pelayanan masyarakat yang harus siap kapanpun dan dalam kondisi apapun.

“Itu yang tidak baik, harusnya pejabat itu open untuk semua masyarakat. Bupati saja sangat terbuka dengan publik, kok malah SKPD tertutup terhadap publik. Dan soal dinas luar itu internal SKPD, itu hanya menghamburkan anggaran,” sebutnya.

Selain itu, soal rahasia umum ‘pelicin’ dalam mengurus KK atau KTP dengan cepat, hal itu harus segera disikapi. “Pejabat sudah ada anggaran, pegawai dan honorer digaji dari uang daerah. Kalau ada pungli itu harus diberantas. Sudah saatnya Pemerintah membuat gebrakan baru untuk menangkap tangan ‘praktek’ pungli kepengurusan KK dan KTP ini,” tegasnya. (agh)

Author

Related Articles

Back to Top