Soal Temuan BPK 2014, Pemkab Didesak Bawa ke Hukum

Utama
kartun korupsi lucu 003
MERANGIN – Temuan BPK RI tahun 2014 di Kabupaten Merangin sebesar Rp 4,1 miliar mulai mendapat perhatian khusus. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tangan Rakyat (Getar) mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin membawanya ke jalur hukum.
 
Ketua Umum LSM Getar, Sukma Taufik menyebutkan, sesuai dengan rekomendasi BPK, hasil temuan tersebut sejatinya sudah dikembalikan 60 hari sejak LHP BPK ditebirkan.
 
“Sampai hari ini, masih ada sejumlah SKPD yang belum mengembalikan hasil temuan BPK. Sesuai dengan rekomendasinya, kami mendesak agar Pemkab Merangin membawanya ke jalur hukum. Ini sudah lebih dari 60 hari dan biar penegak hukum yang mengembalikan uang kerugia negara tersebut,” ujar pria tambun yang akrab disapa Taufik.
 
Selain mendesak agar Pemkab Merangin mebawa ke jalur hukum, Taufik juga menyoroti mekanisme pengembalian uang yang dinilai tidak jelas.
 
“Tidak ada ketentuan yang jelas dari Pemkab Merangin soal mekanisme pengembalian uang. Simpelnya saja, contoh di leasing motor itu jelas kreditnya. Tapi ini yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran regulasinya tidak jelas. Seharusnya, Pemkab berupaya semaksimal mungkin agar temuan BPK tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK,” tegasnya.
 
Terpisah, Inspektur Inspektora Kabupaten Merangin, Hatam Tafsir belum bisa dikonfirmasi.
 
“Saya lagi rapat diruang Sekda. Nanti setelah rapat, akan saya hubungi,” ujar Tafsir melalui seluler.
 
 
Seputarmerangin: DZA

Author

Related Articles

Back to Top