PT. Abraham Kapital  Tak Berizin

Utama
abraham

Ilustrasi

MERANGIN – Perusahan sawit atas nama PT. Abraham Kapital ternyata tidak memiliki izin atas usahanya di Kabupaten Merangin.

Tidak adanya izin operasi perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit tersebut, dikatakan, Bupati Merangin, Al Haris, ketika menghadiri peletakan batu pertama asrama putri Pondok Pesantren (Pontren) di Desa Limbur Kecamatan Pamenang Barat Minggu (27/3).

“Saya terimakasih ada perusahaan yang mau beroperasi di Merangin. Hanya saja, saya minta perusahaan mengikuti aturannya pemerintah dan urus izinya,” kata Al Haris.

Dikatakan Bupati, meskipun menyambung izin PT. Buana Mega Sentosa Plentation (BMSP),  seharusnya PT Abraham Kapital, tetap melaporkan keberadaan mereka. Apa lagi  izin PT. BMSP yang dilanjutkannya izinnya sudah tidak ada.

“PT Abraham itu melanjutkan perkebunan sebelumnya. Perusahaan yang pergi begitu saja. Selain itu izin PT. BSMP,sudah mati. Mereka harus mengurus izin kembali,” tegas Bupati.

“Kita berharap perusahaan itu jadi dan jelas perjanjiannya dengan masyarakat, agar tak ada konflik. Tapi tetap saja perusahaan harus mengikuti aturan pemerintah. Izinnya harus diurus kembali,” jelasnya lagi.

Sementara itu Direktur PT Abraham Kapital, Ihwan, menanggapi dingin komentar Bupati Merangin tersebut. Menurutnya, Ia yang terdepan mengurus izin adalah koperasi Gelanggan Jaya dan pihak Desa Limbur Merangin.

“Saya mengikatkan diri dibawah koperasi (Gelangan Jaya), kalau ada izin itu yang maju koperasi dan desa,” katanya.

Ia menjelaskan, perusahannya hanya mengantikan perusahaan sebelumnya yakni PT Buana Mega Sentosa Plentation (BMSP). Pihaknya hanya mengantikan sementara PT BMSP yang mempunyai kerjasama dengan Desa Limbur Merangin.

“Kita ini sementara waktu hanya sebagai penggela sementara, dalam artian menganti PT BMSP yang  mempunyai kerjasama dengan Desa Limbur Merangin,” ujarnya.

“Perusahaan itu perusahaan India. Di Indonesia tidak ada kantornya lagi. Sementara itu desa (Desa Limbur Merangin) sudah berupaya menghubungi perusahaan tersebut, tapi tidak ada kejelasan. Kita hanya tidak ingin merugikan masyarakat, karena sawitnya tidak terkelola,” jelas Ihwan lagi.

Terkait kejelasan kerjasama dan perizinan, disebutnya, akan dilakukan dengan Desa Limbur Merangin.

“Itu semuanya dibereskan setelah Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Kami baru satu bulan, dan berupaya. Tapi desa menyarankan setelah Pilkades, karena saat ini Limbur Merangin Kadesnya Pjs (Pejabat Sementara),” tuntasnya.

 Seputarmerangin: Yon

Author

Related Articles

Back to Top