Gabungan Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Sarolangun

SAROLANGUN- Terkait tidak disahkan APBD-P kabupaten Sarolangun tahun 2018 membuat ratusan mahasiswa yang ada disarolangun melakukan aksi di gedung DPRD kabupaten Sarolangun, Selasa (30/10) pukul 13.00. Ratusan mahasiswa ini mengatasnamakan Aliasi Mahasiswa Sarolangun Bersatu (AMSB) yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Sarolangun (HMI), Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Pemuda Batang Asai (IPMPB)

Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut agar pihak DPRD Sarolangun memberi kejelasan terkait tidak disahkannya APBD-P kabupaten Sarolangun 2018.

“Kita datang kesini meminta kejelasan dengan bapak-bapak yang terhormat di DPRD Sarolangun ini untuk memberi jawaban dan menjelaskan alasan, kenapa tidak disahkan APBD-P Sarolangun,” ujar Alamsyah, dari perwakilan PMII saat berorasi.

Setelah melakukan beberapa orasi, akhirnya seluruh mahasiswa melakukan diskusi disalah satu ruangan di DPRD Sarolangun, para mahasiwa ditemui lansung oleh ketua DPRD Sarolangun, M. Syaihu yang didampingi Supratman dan Mulyadi.

Setiap perwakilan mahasiwa dari beberapa organisasi diminta memberikan pertanyaan. Dari setiap pertanyaan mahasiswa tersebut, semuanya mengarahkan kepada alasan gagalnya pengesahan APBD-P  Sarolangun 2018.

“Kami hanya butuh jawaban yang kongkrit, kenapa tidak disahkan,” tanya Ilham Ketum HMI Sarolangun.

Sementara, Ketua PMII Sarolangun, Khadafi menegaskan bahwa organisasi PMII tetap melakukan aksi apabila tidak ada jawaban yang bisa diterima oleh mahasiswa.

“Kita butuh jawaban yang realistis, bukan saling menyalahkan dengan eksekutif, dari tadi pihak legislatif hanya menyalahkan eksekutif, seharusnya eksekutif dan legislatif itu harus meninggalkan ego lembaga, demi kepentingan masyarakat Sarolangun,” ungkap Khadafi usai keluar dari acara diskusi dengan pihak DPRD Sarolangun.

Sementara, Ketua GMS, Walid menyesalkan apa yang diutarakan pihak Legislatif, karena setiap jawaban yang diberikan selalu menyalahkan Eksekutif.

“Hari ini apa yang kita tanyakan, jawabannya tidak ada yang memuaskan, karena legislatif selalu merasa benar, dan menyalahkan eksekutif,” terang Walid.

Ketua DPRD Sarolanngun, M. Syaihu menegaskan bahwa gagalnya APBD-P disahkan dikarenakan pihak eksekutif tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini mengirim laporan keuangan sebelum pengesehan APBD-P dilakukan.

“Kita harus tau siapa yang salah dan siapa benar, kalau kami di DPRD yang salah, terus yang benar siapa. Adek-adek mahasiswa harus tau apa titik permasalahan yang sebenarnya, sudah kita layangkan surat ke eksekutif untuk mengirim laporan keuangan biar kita tau sebelum pengesahan APBDP, tapi itu tidak dilakukan, jadi sekarang siapa yang salah,” jawab Syaihu menjawab pertanyaan mahasiwa.

Meskipun, sempat terjadi adu argument dan saling membantah saat menyampaikan pertanyaan antara mahasiswa dan pihak Dewan, namun proses diskusi berjalan dengan aman, acara diskusi mahasiswa dan dewan juga mendapat penjagaan ketat dari Pihak kepolisian Polres Sarolangun, TNI dan Sat-Pol PP kabupaten Sarolangun. (Ble)

Updated: 30 Oktober 2018 — 20:53
© 2016-2018, seputarmerangin.com Klick SM-TT DEPT
error: Jangan Suka Coppy Paste Berita Orang Broo...
%d blogger menyukai ini: