Pembutan Sertifikat Prona Lamban

Utama

images(2)images(2)

BANGKO- Pertanahan Nasional (BPN) melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, kini hasilnya kian mengecewakan, pasalnya hingga kini tidak satupun warga Merangin yang  memiliki sertifikat prona tersebut.Bahkan sertifikat prona yang mestinya di gratiskan, namun masih saja warga mengeluh adanya pungutan liar.

“Agak susah  mau buat sertifikat Prona, hingga kini belum tau sudah sampe mana sertifikat itu prosesnya. Menerima sertifikat itu be belum ado,”ujar salah satu warga yang enggan namanya di sebutkan.

Terkait banyaknya keluhan di tengah masyarakat tersebut kepala BPN Kabupaten Merangin melalui Sopian pelaksana tuga pemberian hak BPN Merangin mengakui jika pembuatan prona tersebut banyak kendala yang di hadapi BPN Merangin.

“Banyak kendala pebuatan sertifikat ini, sedangkan proses tahap pertama sudah kita lakukan. Namun saat ini kita masih melakukan proses pengiriman SK ke pusat,”Ungkapnya.

Kendala pengiriman tersebut menurutnya terjadi akibat sistem internet yang kurang memadai dan sering terjadi gangguan sehingga hal tersebut yang menjadi kendala pembuatan sertifikat prona itu.

“Hingga saat ini belum ada sertifikat prona yang kita di terbitkan. Kalau kini kendalanya gangguan sistem dan jaringan, di samping itu sertifikat prona ini kan seluruh Indonesia yang mengurus jadi hal tersebut juga menjadi kendala keterlambatan pembuatan sertifikat prona ini,”ujarnya lagi.

Saat di tanya sudah berapa realisasi prona dirinya seolah enggan menjawab dan seolah tidak mengetahui secara pasti realisasi sertifikat prona tersebut.

“Saya tidak bisa menyebutkan berapa persen realisasinya, karena yang mempunyai kewenangan menjawab itu pak kaban BPN,”elaknya.

Sementara, itu tentang banyaknya keluhan warga masalah  adanya pungutan dirinya membenarkan adanya biaya terhadap penerima Prona, pungutan tersebut kata dia adalah hasil kesepakatan bersama dengan pihak penerima.

“Kalau dari BPN kita tegaskan tidak ada pungutan Prona itu. tapi jika ada pungutan itu, hal tersebut adalah hasil kesepakatan penerima, karena untuk mengukur, beli patok dan biaya poto kopi dan lainnya. Jadi di buatlah kesepakatan berapa biaya tersebut ,” tukasnya.

 

(agh)

Author

Related Articles

Back to Top