Komisi I Minta Kaban BKD Dicopot, Jika Tidak Becus Urus Pungli Kenaikan Pangkat

Hukum & Kriminal

images(10)

BANGKO– Desas-desus adanya dugaan pungli yang terjadi di Badan Kepgawaian Daerah (BKD) ditanggapi keras oleh DPRD Merangin. Bahkan, Komisi I dengan tegas meminta kepada Bupati Merangin untuk mencopot Kaban BKD.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Badri Husin. Badri mengatakan, bahwa dari informasi yang dia peroleh memang benar bahwa telah terjadi Pungutan Liar (Pungli) dalam mengurus kenaikan pangkat.

Lanjut Badri, malah lebih ektrimnya lagi oknum pegawai BKD enggan untuk mengurusi kenaikan pangkat jika uang belum diberikan.

“Benar memang ada pungli di BKD. Yang tidak bayar uang Rp 500 Ribu berkasnya tidak akan diurus ke Palembang,” ungkap Badri kepada awak media, Rabu (25/5).

Badri menegaskan, bahwa sudah seyogyanya para aparatur Pemerintah untuk bekerja dengan iklas. Karena menurutnya, para oknum tersebut sudah digaji oleh Negara.

“Kerja ya harus iklas, kan mereka sudah ada gaji. Janganlah mempersulit sesuatu urusan hanya karena uang,” tegasnya.

Menaggapi hal itu, Badri Husin pun dengan tegas meminta kepada Bupati Merangin untuk mencopot Kaban BKD jika tidak becus mengurus stafnya.

“Copot saja, untuk apa dipertahankan. Ada pungli kok didiamkan saja. Saya minta Bupati menindaklanjuti masalah ini,” tegasnya lagi.

Lebih jauh dikatakan Badri, selaku wakil rakyat apalagi duduk dikomisi yang membidangi Pemerintahan dirinya tidak ingin kalau ada pungutan dari oknum di SKPD.

“Masalah ini akan kita giring terus sampai tuntas. Saya tidak akan tinggal diam,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan (Kaban) BKD Azwar ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan jika dirinya sudah bekerja ektra dalam mengatasi masalah Pungli tersebut. Kata Azwar, Rabu (25/5) dirinya telah memanggil pihak yang diduga bersangkutan.

“Kemarin sudah saya panggil, saat itu juga saya tegaskan kalau saya tidak ingin lagi mendengar adanya isu pungli.” katanya.

Dia menambahkan, dirinya juga telah mewanti-wanti stafnya agar tidak memungut satu sen pun dari para PNS yang ingin mengurus kenaikan pangkat. “Saya bilang sama mereka kalau kita ini bekerja harus iklas dan yang kita urus itu PNS. Jadi jangan sampai ada isu terkait dengan pungli,” lanjutnya.

Bagaimana dengan desakan dari Ketua Komisi I yang meminta dicopot, menanggapi hal ini Azwar mengatakan kalau dirinya bekerja sesuai dengan amanah dan petunjuk dari Bupati. Kata dia, jika memang Bupati menginginkan demikian dirinya mengaku siap.

“Saya bekerja iklas dan bersungguh-sungguh. Dan masalah itu juga sudah saya warning sejak awal. Selain itu saya juga sudah memanggil pihak yang diduga terkait,” lanjutnya.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan Bupati Merangin belum bisa dimintai komentarnya terkait hal ini. Pasalnya, saat dihubungi via telepon selularnya bernada tidak aktif.

(agh)

Author

Related Articles

Back to Top