Menurut Getar, Ini Hasil Temuan BPK RI Tahun 2014

Utama

bpk jambi

MERANGIN – Ketidakjelasan proses pengembalian kerugian negara oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin atas hasil temuan BPK RI tahun 2014 mengundang reksi pegiat LSM. Seperti yang dilakukan oleh LSM Gerakan Tangan Rakyat (Getar).

Dalam waktu dekat, LSM yang diketuai oleh Sukma Taufik itu berencana menggelar aksi demo untuk mempertanyakan sekaligus mendesak agar Pemkab Merangin membawa hasil temuan BPK RI itu ke jalur hukum. Getar pun mengungkapkan 13 item yang menjadi temuan BPK RI tahun 2014 di Kabupaten Merangin. Total temuan mencapai Rp 4,1 miliar. Ke 13 item itu adalah: 

  1. Hasil   Pungutan   Retribusi   Pemakaian   Kekayaan   Daerah   Berupa Sewa Kios/Los Pasar digunakan oleh Kepala UPTD Penataan Pasar dan Petugas Pemungut Untuk Ke giatan yang Tidak Ada Anggarannya Sebesar Rp82,13 Juta
  1. Pemberian  Emblem  kepada  35  Anggota  DPRD  Periode  2014  s.d.  2019 Melebihi    Standar    Harga    yang    Ditetapkan    oleh    Bupati    Sebesar Rp 103,25 Juta
  1. Belanja  Rumah  Tangga  Kepala  Daerah  Digunakan  Tidak  Sesuai  Fakta Sebenarnya  Sebesar  Rp35,31  Juta  dan  Belanja  Pemeliharaan  Kesehatan Wakil   Kepala   Daerah   Digunakan   Tidak   Sesuai   Peraturan   Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Sebesar Rp83,57 Juta
  1. Pembayaran BBM  dan  Belanja  Pemeliharaan  Kendaraan pada Sekretariat DPRD Dibayarkan Kepada yang Tidak Berhak Sebesar Rp93,73 Juta serta Belanja    Pemeliharaan    Kendaraan    Puskesmas    Keliling pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Fakta Sebenarnya Sebesar Rp33,27 Juta
  1. Pemahalan    Belanja    Perjalanan    Dinas    Pada    31    SKPD    Sebesar Rp 667,87 Juta
  1. Kegiatan Bimbingan  Teknis untuk Pegawai pada 14 Kecamatan  Tidak Sesuai Fakta Sebenarnya Sebesar Rp129,68 Juta
  1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti Sebesar Rp31,01 Juta dan Belanja ATK Digunakan Tidak Sesuai Fakta Sebenarnya Sebesar Rp9,50 Juta pada Kecamatan Tabir Ilir
  1. Kekurangan Volume   Pekerjaan atas 15   Paket   Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp1,46 Miliar
  1. Terjadi  Wanprestasi  atas Pekerjaan  Rehabilitasi  Berat  Puskesmas  Sungai Manau  pada  Dinas  Kesehatan  namun  PPK  Tidak  Mencairkan  Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp61,25 Juta
  1. Laporan  dan  Bukti  Pertanggungjawaban  Belanja  Hibah  Sebesar  Rp40,00 Juta  Belum  Diterima  dan Belanja  Hibah  Sebesar  Rp360,00 Juta  Diberikan kepada Penerima yang Tidak  Berada dalam Wilayah Administrasi  Serta Tidak Terdaftar Pada Pemkab Merangin
  1. Laporan  dan  Bukti  Pertanggungjawaban Bantuan  Sosial  Merangin  Pintar Sebesar Rp496,00 Juta Belum Diterima oleh Bendahara PPKD
  1. Pungutan Pajak pada 11 SKPD Terlambat Disetor Ke Kas Negara Sebesar Rp59,67 Juta dan Ke Kas Daerah Sebesar Rp14,84 Juta
  1. Pemusnahan  Persediaan  Sebesar  Rp340,13  Juta  Pada  Dua  SKPD tanpa Pengusulan kepada Sekretaris  Daerah selaku  Pengelola BMD dan  tanpa Persetujuan Kepala Daerah

Baca Juga : Soal Temuan BPK 2014, Pemkab Didesak Bawa ke Hukum

“Sampai hari ini, masih ada sejumlah SKPD yang belum mengembalikan hasil temuan BPK. Sesuai dengan rekomendasinya, kami mendesak agar Pemkab Merangin membawanya ke jalur hukum. Ini sudah lebih dari 60 hari dan biar penegak hukum yang mengembalikan uang kerugia negara tersebut,” ujar pria tambun yang akrab disapa Taufik.

Selain mendesak agar Pemkab Merangin mebawa ke jalur hukum, Taufik juga menyoroti mekanisme pengembalian uang yang dinilai tidak jelas.

“Tidak ada ketentuan yang jelas dari Pemkab Merangin soal mekanisme pengembalian uang. Simpelnya saja, contoh di leasing motor itu jelas kreditnya. Tapi ini yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran regulasinya tidak jelas. Seharusnya, Pemkab berupaya semaksimal mungkin agar temuan BPK tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK,” tegasnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin, Hatam Tafsir belum bisa dikonfirmasi. Setelah berjanji akan menelpon balik, dua nomor yang biasa digunakan oleh Tafsir ketika dihubungi hanya terdengar nada tidak aktif.

Seputarmerangin: DZA

Baca Juga: Kata Inspektorat, Penagihan Temuan BPK Itu Tugas Polri

Author

Related Articles

Back to Top