MERANGIN – Pasca pemberlakuan UU No. 5/1979, sistem pemerintahan marga yang ada disejumlah daerah di Sumatera tak lagi berlaku.

Meski demikian, komunitas masyarakat adat dilima   desa   eks   marga   Serampas   di   Kecamatan   Jangkat,   Kabupaten   Merangin,   tetapmempertahankan jati diri sebagai Orang Serampas.

Dan di tengah gempuran modernisasi,Orang Serampas tetap merawat tradisi dan adat istiadat peninggalan para leluhur mereka. Pada awalnya Serampas terdiri dari tiga desa, yaitu Renah Alai, Tanjung Kasri, danRenah   Kemumu.   Saat   ini   jumlahnya   berkembang   menjadi   lima   desa   dengan   adanyapenambahan dua  desa yang baru  (Lubuk Mentilin  dan  Rantau Kermas) berasal dari  desaRenah Alai. 

Lokasi  tiga desa  yang  pertama  berada di  pinggiran Taman Nasional  KerinciSeblat (TNKS). Keberadaan taman nasional di daerah ini seringkali mendapat kritikan daripenduduk setempat.

Hal itu sangat beralasan, karena sebelum TNKS ada mereka sudah lebihdulu   tinggal   di   sana.  Guna   melestarikan   keberlangsungan   komunitas   ini   beserta   kearifanlokalnya, terutama kearifan lokal dalam menjaga hutan, diperlukan payung hukum yang jelasdalam bentuk peraturan daerah (Perda).

Menyadari pentingnya hal itu, masyarakat Serampas bersama KKI Warsi berupayamendorong DPRD Merangin membuat Perda Inisiatif tentang pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat Serampas.

Dalam rangka mematangkan ranperda itu, kemarin (15/2) DPRD Merangin  menggelar hearing publik  dalam  rangka meminta  masukan kepada  parapihak terkait ranperda tersebut sebelum disahkan menjadi Perda Kabupaten Merangin.

Dalam hearing ini dihadirkan tokoh masayarakat luak 16 Muhtar Agus, perwakilandari lembaga Adat Provinsi Jambi, perwakilan masyarakat lima desa dari Serampas, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kabag Hukum Setda  Merangin dan para pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Merangin Isnedi mengatakan, pihaknya mengundang para  pihak menghadiri  hearing publik dalam  rangka meminta masukan  agar Perda tersebut  tidak  menimbulkan  masalah  di kemudian  hari. 

“Tujuan  hearing  publik ini untuk meminta masukan. Karena kami tidak mau timbul masalah di kemudian hari setelah perda ini disahkan. Sampaikan saran dan  pendapatnya  sepanjang yang diketahui. Semuaakan   kita   catat,   semua   kita   rekam.   Jadi   apa   yang   kita   putuskan   nanti   adalah   hasil   dari kesepakatan kita semua,” katanya.

Pada   kesempatan  ini,   tokoh   masyarakat   Luak   16   Muhtar  Agus   juga   memberikan beberapa   masukan   positif   terkait   ranperda   tersebut.   Terutama   terkait   pengucapan   nama Serampas yang seharusnya menggunakan kata “Sehampeih”.

Namun karena sudah terlanjur mengggunakan   kata   Serampas   dalam   setiap   literatur,  maka   ia   hanya   mengusulkan   agar ditambahkan kata Sehampeih di dalam kurung dalam setiap penulisan kata Serampas. Karena nama   yang   benar   menurut   dia   adalah   Sehampeih,   bukan   Serampas.  

Begitu   juga   denganpenyebutan   kata   marga,   ia   juga   meminta   agar   tidak   perlu   dituliskan.   Itu   dalam   rangkamenghindari kecemburuan dari marga lainnya yang ada di Provinsi Jambi.

“Sebaiknya   kata   marga   Serampas   diganti   saja   dengan   kata   wilayah   Sehampeih,” ungkapnya. Sementara Sudirman, Ketua Pansus 3 DPRD yang menangani pembuatan ranperda ini mengatakan, pengajuan ranperda ini memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

Dalam halini, sudah ada kajian akademis terkait masyarakat Serampas. Meski di sini khusus tentang Perda  Masyarakat Serampas, namun kelak di kemudian  hari tidak menutup kemungkinan bagi masayarakat adat lainnya untuk mengajukan Perda serupa jika persyaratan yang dimiliki sudah   terpenuhi.  

Sebagai   anggota   DPRD   Merangin,   ia   mengaku   sangat   mendukung pengesahan ranperda tersebut oleh pemerintah Kabupaten Merangin.

“Teman-teman dari WARSI teruslah melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan kami dari DPRD akan selalu men-support.

Perda ini dari masyarakat dan KKI WARSI, kami dari DPRD hanya mendorong. Ini bagi kami DPRD menjadi pilot   projek untuk pembuatan perda masyarakat adat ke depannya,” kata dia.

Ketua Forum Masyarakat Adat Serampas Ishak Fendi mengatakan, pihaknya sangat berharap ranperda tersebut segera disahkan oleh Pemda Merangin menjadi Perda.

Dia berani memberi jaminan bahwa masyarakat Serampas tidak akan menyalah gunakan Perda tersebut. Sebab ia yakin, mereka akan mampu menjaga hutan yang ada di sekitar mereka dengan baik.

“Kami sangat yakin, dan kami berjanji akan bisa menjaga hutan ini. Karena selama ini kami sudah membuktikan bisa menjaga hutan melalui aturan adat yang berlaku. Jadi kami minta agar Perda ini segera disahkan,” ujarnya.

Peneliti Hukum dan Analisis Kebijakan KKI WARSI Ilham  Kurniawan. Dartias mengatakan, perda ini merupakan perwujudan amanah konstitusional UUD 1945, khususnya pasal 18 B ayat 2.

Perjuangan ini berasal dari masyarakat hukum adat Serampas, kemudian aspirasi   ini   ditangkap   dan   dijadikan   Perda   Inisiatif   DPRD   Kabupaten   Merangin   setelah melalui perjuangan panjang masyarakat hukum adat dan proses legislasi seperti koordinasi, konsultasi publik dan studi banding sehingga ranperda ini memasuki tahap akhir persetujuan bersama anggota DPRD Merangin.

Ilham menambahkan, ranperda ini juga relevan dengan implementasi putusan MK 35terkait   hutan   adat   dan   peraturan   perundangg-undangan   terkait   dengan   pengakuan   dan perlindungan masayarakat adat.

Adapun subtansi dari perda ini bersifat deklaratif mengakui dan memberikan perlindungan terhadap   keberadaan   dan   hak-hak   tradisional   masyarakat hukum adat Serampas yang selama ini terabaikan.

“Melalui   perda   ini hak-hak itu dapat  dipulihkan  dan   menjadi   pintu   masuk   untuk melakukan   pemberdayaan dan   pembangunan di wilayah adat Serampas. 

Di samping itu, perda  ini   sejalan   dengan   nawacita   pemerintahan  Jokowi-Jk   yang   tertuang dalam   RPJMN terkait pemberian lahan kelola untuk masyarakat, khususnya masyrakat adat,” katanya.

Perda ini akan menjadi amunisi bagi masyarakat hukum adat untuk melindungi hutan adat yang ada di   wilayahnya,   baik   dari   masyarakat   luar   maupun   kebijakan   yang   dinilai merusak lingkungan.

Seputarmerangin: Zakhrowi