Diduga Kades Muara Jernih Menyalahi Aturan Permendes Dan Permenkeu Tahun 2020 Terkait Penyaluran BLT DD

MERANGIN – Bantuan Langsung Tunai yang di canangkan Pemerintah, untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak covid-19,ternyata tak sepenuhnya tepat sasaran dan seuai dengan apa yang di amanatkan Pemerintah pusat.Di Desa Muara Jernih,Kecamatan Tabir Ulu pembagian BLT dinilai tidak sesuai menurut Peraturan Pemerintah.

Pemerintah telah menentukan sasaran penerima manfaat BLT DD adalah warga desa yang masuk dalam kategori keluarga miskin yang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosisal(DTKS), Penerima Program Keluarga Harapan(PKH),Bantaun Pangan Non Tunai(BPNT),dan ditetapkan dengan Perkades, dibayar setiap bulan sebesar Rp.600.000,- /KK selama 3 bln (april, mei dan juni).

Namun berbeda dengan Desa Muara Jernih yang di bawah kepemimpinan Abdul Hadi,  diketahui Desa Muara Jernih hanya menyalurkan dana BLT sebesar Rp.300.000,- bahkan ada yang menerima Rp.150.000,- saja.

“Disini ada yang menerima Rp.300.000,- Rp.270.000,- bahkan ada yang menerima Rp.150.000,- saja. Pemerintah Desa berdalih dalam pengurangan tersebut, Dibagi rata kepada seluruh Kepala Keluarga (KK) disini,”Ungkap narasumber media ini.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Andre Fransusman mengatakan bahwa tidak diperbolehkan ada nya pengurangan dana BLT meski berdalih membagi rata kepada masyarakat.

“Tidak diperbolehkan karena penerima manfaat BLT DD adalah warga desa yg masuk dalam kategori keluarga miskin yang belum masuk dalam data DTKS Penerima PKH,BPNT dan BPNT,” Tutur Kadis.

Selain dari itu tambah Kadis, BLT DD tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Perdesaan Dan Peraturan Menteri Keuangan 40 tahun 2020 No 3 Th 2020.

Sementara Kepala Desa Muara Jernih, Abdul Hadi hingga kini masih bungkam. Meski pesan whatsaap yang dikirimkan media ini berkali-kali.

Penulis                 : Eric Orlando

Editor                    : Bule

Updated: 15 Mei 2020 — 15:48