Desas Desus Pungutan Guru Kontrak di Diknas Mulai Terkuak

Hukum & Kriminal, Utama

2Q==

MERANGIN –  Untuk mendobrak kinerja guru pendidikan memang harus dilakukan. Dimana setiap guru yang masih honor komite dan sudah bertugas lama akan dirubah statusnya menjadi guru kontrak, inilah kebijakan Bupati Merangin Al Haris.

Namun, kebijakan bupati tersebut malah seakan membuka kran pratek bagi oknum yang hobi melanggar aturan hingga mereka terjebak dalam kasus korupsi.

Diduga Seperti yang dilakukan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid-Dikmen) Dinas Pendidikan Merangin Mulyadi.

Dengan kebijakan tersebut, ia diduga kuat melakukan pungutan ke setiap guru komite yang ingin merubah status dari honor komite menjadi honor kontrak dinas dibawah naungannya.

Seperti pengakuan salah seorang guru komite yang mengajar di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Kecamatan Desa Muara Siau yang minta namanya tak ditulis menyebutkan bahwa dirinya sudah dipinta uang sebesar 10 juta rupiah jika ingin merubah status honor komitenya menjadi honor kontrak dinas.

” Awalnya begini,  bahwa ada berubahan status guru komite menjadi guru kontrak dinas. Kemudian, sayo lansung menyanyakan itu ke-Kabid Dikmen. Dia suruh melengkapi berkas untuk berubahan status itu. Disamping ia minta berkas, sayo diminta uang 10 juta untuk pengurusan,” ungkap sumber.

Selanjutnya sumber juga menuturkan, karena menurut dirinya itu sangat penting, kemudian ia menyetor uang 10 juta tersebut. Sejauh ini dirinya disuruh menunggu menjelang SK perubahan status dari honor komite yang disandangnya menjadi guru kontrak.

” Untuk saat ini dia disuruh menunggu, menjelang berkasnya selesai.” singkat sumber Minggu (19/3).

Hal yang sama juga dikatakan RY, dia diminta oleh oknum pegawai Diknas sebesar Rp 15 juta bila mau masuk menjadi guru kontrak Diknas.

“Ya, kemana saya cari uang sebanyak itu. Makanya saya bertanya apa benar dipungut biaya sebesar itu?” tanya RY.

Sementara, Kabid Dikmen Dinas Kabupaten Merangin, Mulyadi dikonfirmasi Minggu (20/1), terkait dugaan pungli tersebut membantah. Dia mengatakan, dirinya tidak pernah berbuat demikian.

” Dak ado dak, sayo gak pernah berbuat demikian,” elak Mulyadi.

Diceritakannya, selain dirinya tidak melakukan pungutan, untuk guru honor komite bagi SMA tak terjaring dalam peralihan status tersebut, apa lagi menjanjikan menunggu SK mereka. ” Kalau Kabid Dikmen tidak pernah berjanji,” tuntasnya.

(Nanang)

Author

Related Articles

Back to Top