Bintek Bendahara dan Operator Simda di Buka

Utama

9k=(1)

MERANGIN-Bupati Merangin H Al Haris Selasa (3/4) membuka bimbingan teknis (Bintek) bendahara dan operator Simpda di Aula Utama Kantor Bupati Merangin. Acara tersebut, diikuti seluruh bendahara dan operator Simda di jajaran Pemkab Merangin.

 

Dikatakan bupati, bintek tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), guna mempercepat  penyerapan anggaran. ‘’Selama ini bendahara selalu tertekan aturan, jadi harus paham terhadap aturan itu,’’ ujar Bupati.

 

Ditegaskan bupati, jika ada atasan yang meminta kebijakan tidak sesuai dengan aturannya, bendahara jangan mau. Apalagi belakangan marak isu ada pimpinan SKPD yang minta fee ke bendahara.

 

Jadi lanjut bupati, jika ada bendahara yang merasa ditekan atasan bisa melapor ke bupati secara diam-diam. Diakui bupati memang banyak kasus-kasus atasan yang tidak mengikuti aturan dalam pencairan anggaran.

 

Ada kabar oknum kepala SKPD yang nekat memotong anggarannya 10 persen untuk pribadinya. ‘’Kalau pemotongan 10 persen itu ada yang mengatakan untuk bupati, silahkan tanya ke saya langsung. Saya tidak pernah memberikan perintah seperti itu,’’ terang Bupati.

 

Bendahara pinta bupati, harus punya mental yang tinggi dalam menghadapi berbagai masalah anggaran. Meskipun ditodong pistol, jika yang diminta tidak sesuai dengan aturannya, jangan mau memberikan.

 

Begitu juga di Sekwan DPRD Merangin terang bupati, jika ada anggota dewan yang memerintahkan bendahara sesutu yang tidak sesuai dengan aturannya jangan diikuti, karena akan berdampak tidak baik terhadap bendahara itu sendiri.

Pada kesempatan itu, bupati memuji Inspektorat Merangin yang telah memiliki indikator kerja yang baik terhadap pengelolaan anggaran. Petugas pengelolaan anggaran di Inspektorat telah dilatih di BPKP Provinsi Jambi.

 

Selain itu, bupati juga mengungkapkan kalau pada tahun anggaran 2016 ini serapan anggaran masih rendah. Di Rumah Sakit Daerah Kol Abundjani Bangko baru sekitar sembilan persen, di Dinas PU masih dalam tahap tender, Badan Lingkungan Hidup Daerah baru dua persen.

 

‘’Meskipun serapan anggarannya masih rendah, tapi ingat jangan memaksa serapan anggaran menjadi tinggi kalau tidak sesuai aturannya. Penggunaan anggaran harus tepat dan jelas serta sesuai dengan aturannya,’’ pinta Bupati lagi.

 

(teguh/humas)

Author

Related Articles

Back to Top