4 Ranperda Ini Penyebab Ditundanya Rapat Paripurna

Pemerintahan
90035_rapat_timwas_century_dengan_kejagung_663_382

illustrasi

MERANGIN – Ternyata, penyebab ditundanya rapat Paripurna DPRD Merangin karena ada empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang perlu ditelaah.
 
Diantaranya adalah Ranperda tentang tanggal lahir Kabupaten Merangin, Pilkades, Unit Layanan Pengadaan dan Ranperda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
 
“Khusus untuk ULP dan SOTK, Pemerintah Provinsi Jambi meminta untuk lebih menelaah aturan karena adanya perubahan PP 41 yang akan ditandatangani oleh presiden pada bulan April mendatang. Pansus akan mengadakan rapat untuk menyesuaikan aturan itum” ujar Wakil Ketua DPRD Merangin, Isnedi.
 
Mengenai Ranperda tanggal Lahir Kabupaten Merangin lanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Merangin menemukan bahwa usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin tidak sesuai dengan Arsip Nasional.
 
“Diarsip Nasional itu tercatat hari lahir Kabupaten Merangin pada tanggal 22 Desember. Sementara, Pemkab Merangin mengusulkan tanggal 1 Januari. Kami tidak mau gegabah dalam mengabil keputusan. Kami akan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh adat yang memiliki wawasan tentang permasalahan ini,” jelasnya.
 
“Begitu juga dengan Ranperda tentang Pilkades. Pemkab minta Ranperda Pilkades dan BPD itu disatukan. Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) tentang BPD itu belum ada turunannya. Yang ada baru tentang Pilkades. Ini juga akan kita bahas kembali,” tambah Isnedi.

 

 

Seputarmerangin: Zakhrowi

Baca Juga: DPRD Batalkan Rapat Paripurna, Ada apa ya?

Author

Related Articles

Back to Top