Kapolri Minta UU Terorisme Direvisi

Nasional
kapolri

Foto By: Net

JAKARTA – Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut dia, revisi itu untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap siapa saja yang berpotensi melakukan aksi terorisme.

“Selama ini Polri bisa mendeteksi. Tapi tidak bisa menindak jika tidak ada tindak pidana yang dilakukannya,” ujar Badrodin, Minggu (17/1/2016) malam.

“Misalnya, sudah jelas-jelas ada orang datang dari Suriah. Kami tidak bisa menindak karena ada batasan. Maka itu kami minta pemerintah, DPR, merevisi UU Terorisme yang ada,” lanjut dia.

Badrodin mengklaim, pendataan sekaligus pemetaan kelompok radikal Indonesia cukup baik. Aparat memantau pergerakan dan perkembangan jaringan dan orang per orang.

Akan tetapi, karena batasan UU, polisi tidak bisa menangkap, menahan atau melakukan interogasi. Polisi harus menunggu target melakukan suatu tindakan yang mengarah teror.

“Misalnya, beli bahan baku peledak, lalu dia survei lokasi, merekrut orang untuk meneror, mulai meneror dan sebagainya,” ujar Badrodin.

Ia berharap, melalui revisi UU Terorisme, polisi dapat melakukan langkah hukum meskipun target yang disasar belum melakukan aksi teror. Dengan demikian, pemberantasan terorisme dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Sumber: Kompas.com

Author

Related Articles

Back to Top